Surabaya - sebuah perlakuan tidak menyenangkan dilakukan oleh salah satu pejabat pemerintahan yang beralamat di Kantor Kecamatan Karangpilang, kota Surabaya, Rabu (6/6/2018). seorang warga yang diwakili oleh Legal Pribadinya dari Care Law Protection yang berkonsep Pengadilan Alternatif Indonesia (PAI) menghadap ke kantor kecamatan Karangpilang untuk meminta tandatangan dalam rangka pengambilan dana konsinyasi. secara mengejutkan, permintaan itu ditolak dan sang camat berpendapat bahwa produk hukum atas putusan pengadilan terkait dana konsinyasi yang sudah dilakukan sidang mau diuji dulu melalui pemkot.

pertanyaannya, sejak kapan pemkot memiliki kedudukan lebih tinggi dari pengadilan, apakah kedudukan pemkot Surabaya setara dengan Mahkamah Konstitusi, inilah yg disebut alasan yg dicari-cari. setelah diselidiki, dalam percakapan sebelumnya ditemukan penyataan dari dialog camat yang menyatakan bahwa ada pihak luar (mantan pengacara warga) mengiming-iminginya dengan pembagian hasil jika Kuasanya dikembalikan ke mantan pengacara tersebut sehingga bisa di urusinya lagi.

alasan lain yaitu camat tidak akan tandatangan sebelum lurah tersebut pensiun atau diganti, dan berkas-berkas yang sudah diserahkan ke camat untuk ditandatangani masih menumpuk di laci selama 2 minggu. Mirisnya lagi adalah berkas-berkas tersebut dibawa ke LSM untuk dirundingkan, padahal berkas tersebut sangat rahasia. Bagaimana bisa seorang Pelayan Masyarakat mengumbar dokumen penting milik masyarakat dibawa dan ditunjukkan ke pihak luar yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Jika demikian, dimanakah letak kebijakan sang Walikota yang karismatik dan pro rakyat itu diletakkan??? walikota yang mengutamakan pelayanan masyarakat yang mudah dan tidak ribet??? Integritas walikota Surabaya dinodai oleh camat yang ribet dan arogan.